Kementerian Pendidikan Nasional mengaku kesulitan menekan jumlah siswa miskin di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas Nono Adya Supriatno mengungkapkan, saat ini jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta.

Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), memantau indikasi bisnis buku mata pelajaran yang diduga melibatkan guru di sejumlah sekolah. Hal ini memunculkan aroma kolusi antara pebisnis buku dan guru sekolah. Wakil Ketua DPRD Sultra Suri Zam Zam mengatakan, pebisnis buku tidak dilarang masuk sekolah. Tetapi, yang tidak dibenarkan adalah kolusi pebisnis buku dengan guru mata pelajaran untuk menentukan buku yang akan digunakan siswa.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mencurigai adanya jual beli kursi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena informasi jumlah daya tampung siswa baru di sekolah yang tidak valid. Akibatnya, banyak kursi yang seharusnya jadi hak calon siswa terpakai tanpa prosedur yang jelas.

Koordinator KPKB Fridolin Berek mencotohkan, di SMPN 30 daya tampung siswa yang diumumkan hanya 207 orang atau untuk 6 kelas padahal daya tampung di SMP tersebut 360 orang atau 9 kelas.

Perwakilan orangtua dan wali murid yang anaknya gagal diterima di SMPN 1 Banyuasin III, Kamis (14/7/2011) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Banyuasin. Mereka menduga ada kecurangan yang dilakukan pihak dalam proses penerimaan.

Mereka menyampaikan data-data yang diduga telah dimanipulasi sehingga 60 siswa yang berdasarkan hasil tes akademik dan wawancara dinyatakan diterima, namun setelah diumumkan ternyata dinyatakan tak lulus.

SOREANG, (31/5/11).- Pihak Yayasan Bandung selaku pengelola SMP Terpadu Ibun tetap keberatan dengan rencana pendirian SMPN 3 Ibun. Hal itu disebabkan di Kec. Ibun sudah ada dua SMPN dan 12 SMP swasta sehingga kalau ada penambahan SMPN baru akan mengurangi siswa ke SMP-SMP swasta.

Sebanyak 44 siswa sekolah dasar mengikuti Ujian Nasional (UN) 2011 susulan yang mulai berlangsung sejak Rabu (18/5) sampai Jumat (20/5). Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengatakan, seharusnya ada 48 siswa yang ikut susulan, tapi empat di antara mereka mengundurkan diri dengan berbagai alasan.