SOREANG, (31/5/11).- Pihak Yayasan Bandung selaku pengelola SMP Terpadu Ibun tetap keberatan dengan rencana pendirian SMPN 3 Ibun. Hal itu disebabkan di Kec. Ibun sudah ada dua SMPN dan 12 SMP swasta sehingga kalau ada penambahan SMPN baru akan mengurangi siswa ke SMP-SMP swasta.

"Kami tetap keberatan dengan pendirian SMPN 3 Ibun karena setiap tahun jumlah lulusan SD/MI di kec. Ibun antara 1.200 sampai 1.400 orang, namun jumlah SMP nya sudah banyak," kata Ketua Yayasan Bandung, H. Saefuddin Djajarahmat saat rapat kerja Komisi D DPRD Kab. Bandung yang dipimpin H. Arifin Sobari, Selasa (31/5).

Diberitakan sebelumnya, pendirian SMPN 3 Ibun terhambat akibat keberatan dari SMP Terpadu Ibun. Padahal, Pemkab Bandung sudah membebaskan tanah seluas 6.060 meter persegi di Desa Karya Laksana, namun sampai saat ini SMPN 3 Ibun masih menumpang di SMPN 1 ibun.

Lebih jauh Saefuddin yang juga ketua Yayasan Alghifari mengatakan, keberatan SMP Terpadu Ibun juga dialami SMP-SMP swasta lainnya, tapi mereka tak berani bicara. "Dua SMPN di Ibun saja menampung 600 siswa per tahunnya sehingga kalau ada SMPN baru akan mengurangi jumlah siswa ke SMP-SMP swasta," katanya.

Saefuddin akan setuju apabila Pemkab Bandung membangun SMAN di Kec. Ibun karena sejak tahun 1980-an belum ada SMAN, "Warga Kec. Ibun harus bersekolah ke SMAN-SMAN di Ciparay, Majalaya, Baleendah,bahkan Cicalengka. Jadi lebih baik Pemkab Bandung membangun SMAN daripada SMPN," ucapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung, Drs. H. Juhana, M.M.Pd mengatakan, pendirian SMPN 3 Ibun terkatung-katung selama tiga tahun terakhir, padahal untuk memudahkan lulusan SD/MI agar bisa melanjutkan sekolah. "Pendirian SMPN 3 Ibun sesuai dengan aspirasi warga Desa Karya Laksana, Ibun, namun usulan pembangunannya ke Kemendiknas sejak tahun 2008 selalu kandas. Semua SMPN-SMPN baru di Kab. Bandung yang diusulkan sudah dibangun," katanya.